Senin, 11 November 2013

OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah Belum Maksimal Untuk Mensejahterakan Masyarakat

Suatu janji pemerintah tentang otonomi daerah delum terlaksanakan dengan baik,ada yang bilang itu hanya janji pemerintah semata,dan ada yang berpenbapat pula bahwa pemerintah sudah menyerahkanya kepada daerah untuk mlaksanakan tapi dari daerah tidak melaksanakan dengan baik.
Terus bagaimana kita disa menyelesaikan permasalahan kalau semuanya saling menyalahkan?

Mungkin solusinya adalah pemerintah tidak hanya sekedar janji saja tapi harus melaksanakan apa yang seharusnya di lakukan seorang pemerintah  dan jika pemerintah sudah melaksanakan  maka pemerintah juga harus melihat apakah perintah yang di suruh kepada daerah olehnya sudah di laksanakan   dengan cara mensurvei di daerah yang di beri tanggung jawab untuk mengatur daerahnya supaya di sana tidak ada penyelewanga yang  di lakukan daerah ,dengan cara ini kita bisa lihat mana yang salah pemerintah ,proses,atau yang di beri kewenagan .

Otonomi daerah menjadi stimulus tumbuhnysa dinamika politik dan diharapkanakan mendorong lahirnya prakarsa , keadilan serta tata pemerintah efektif dan efesien di daerah.
Kasus kata donal,kewenagan dan dana untuk pemerintah daerah di tambah dan hal ini juga menjadi pemicu lahirnya praktek-praktek korupsi yang di lakukan daerah menurut ICW hingga 2013 ada 149 kepala daerah yang korupsi itu terdiri dri 20 gubenur,satu wakil gubenur,17 wali kota ,8 wakil walikota ,84 Bupati dan 19 walibupati.

Korupsi ini terjadi karena pada saat pencalonan kepala daerah jor-joran menghabiskan  uang pada saat pemilihan ,sedangkan gajinya tidak sebanding dengan biaya pengeluaran.

Ada suatu kebijakan dari pemerintah untuk membuat panduan keuangan dan program daerah sevara terstruktur.hal ini meminimalisir penyimpangan di tingkat daerah.dan ada pengarahan langsung untuk pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.sehingga efisiensi birokrasi di daerah libih mudah di capai.

Dengan pembentukan  apa yang telah di rencanakan pemerintah  semoga dapat memutuskan rentang kendali biorkrasi dengan begitu program pembangunan akan cepat di rasakan masyarakarat dan dapat mensejahterakannya sehingga terdapat kedamaian pada masyarakat dan masyarakan akan bangga akan pemerintahnya.